Berita Properti

GriyaIndonesia.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) baru saja menerbitkan aturan tambahan sebagai syarat dalam permohonan pendaftaran peralihan Hak atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dengan mewajibkan dokumen tambahan berupa Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan.

Surat tersebut diterbitkan atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penetapan dan Pendaftaran Tanah Suyus Windayana pada tanggal 14 Februari 2022 dengan nomor HR.02/153-400/II/2022.

Mengutup dari surat keputusan tersebut tertulis Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah Dengan demikian seluruh penduduk wajib menjadi peserta jaminan sosial termasuk WNA yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.

Dijelaskan juga dalam surat keputusan tersebut bahwa kebijakan tersebut didasari oleh instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, menginstruksikan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang  / Kepala BPN memastikan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli  merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Walaupun tidak tertulis jelas kapan pelaksanaan aturan tersebut dimualai. Tapi dari berbagai sumber yang diperoleh oleh team Griya Indonesia aturan mengenai persyaratan kartu BPJS tersebut mulai akan diberlakukan pada tanggal 1 maret 2022.